Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Wartawan UtamaÂ
DI TENGAH gegap gempita Piala Dunia 2026 yang menyita perhatian dunia, Indonesia justru dikejutkan oleh kabar yang mengundang keprihatinan mendalam. Dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
Anisa Muyassaroh meninggal akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan.
Sementara Yonanda Muhammad Taufiq meninggal akibat cardiac arrest ketika menjalani pelatihan di Baturaja, Sumatera Selatan.
Dua lokasi berbeda, dua penyebab medis berbeda, tetapi menyisakan satu pertanyaan yang sama yakni apakah sistem perlindungan peserta sudah benar-benar berjalan optimal?
Pertanyaan ini penting karena kedua peserta tersebut sebelumnya dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat mengikuti program. Artinya, tragedi ini tidak bisa hanya dijelaskan dengan kalimat “musibah” lalu selesai. Negara perlu melihatnya sebagai bahan evaluasi serius.
Kita tentu memahami tujuan program ini. Pemerintah ingin membangun generasi muda yang disiplin, tangguh, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat bela negara. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut.
Bahkan sebagian besar masyarakat mendukung upaya membentuk karakter generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Namun, tujuan yang baik tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan manusia.
Dalam ilmu manajemen risiko, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari capaian target, tetapi juga dari kemampuan mencegah kerugian yang sebenarnya bisa diantisipasi.
Ketika muncul korban jiwa dalam sebuah program pelatihan, maka evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
Heat stroke dan cardiac arrest bukan kondisi yang muncul tanpa faktor pemicu. Keduanya sering berkaitan dengan kombinasi aktivitas fisik berat, kondisi cuaca, tingkat kebugaran individu, manajemen hidrasi, serta kemampuan tim medis dalam melakukan deteksi dini terhadap peserta yang berisiko tinggi.
Karena itu, fokus pembahasan seharusnya tidak berhenti pada penyebab kematian secara medis. Yang lebih penting adalah mencari tahu mengapa kondisi tersebut tidak dapat dicegah sebelum berubah menjadi tragedi.
Di banyak negara, pelatihan fisik dengan intensitas tinggi selalu disertai sistem pemantauan kesehatan yang ketat. Tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan dimulai.
Pemantauan harus dilakukan setiap hari, bahkan setiap sesi latihan, karena kondisi tubuh manusia dapat berubah sewaktu-waktu.
Di sinilah evaluasi menjadi sangat penting. Apakah standar pelatihan yang diterapkan sudah sesuai dengan profil peserta? Apakah intensitas latihan militer relevan dengan tugas yang nantinya akan dijalankan sebagai manajer koperasi dan penggerak ekonomi desa? Apakah fasilitas medis dan mekanisme tanggap darurat sudah berada pada level terbaik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Justru sebaliknya, pertanyaan itu lahir dari keinginan agar program yang baik tidak kehilangan legitimasi akibat kelemahan dalam pelaksanaannya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama ini mengusung semangat kesejahteraan rakyat, pemberdayaan desa, dan pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat aspek kemanusiaan dalam setiap program strategis nasional.
Kita tidak boleh membiarkan dua nyawa yang hilang hanya menjadi angka statistik dalam laporan evaluasi. Di balik nama Anisa dan Yonanda terdapat keluarga yang kehilangan anak, harapan yang terputus, serta cita-cita yang tidak sempat diwujudkan.
Lebih jauh lagi, peristiwa ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berbicara tentang disiplin dan ketahanan. Pembangunan manusia juga harus berbicara tentang perlindungan, keselamatan, dan penghormatan terhadap martabat peserta.
Menariknya, tragedi ini terjadi bersamaan dengan berlangsungnya Piala Dunia 2026. Secara substantif tentu tidak ada hubungan antara keduanya. Namun, ada pelajaran yang dapat dipetik.
Dalam sepak bola modern, keselamatan pemain menjadi prioritas utama. Ketika pemain mengalami cedera serius atau gangguan kesehatan di lapangan, pertandingan bisa dihentikan seketika. Tim medis bergerak dalam hitungan detik. Tidak ada target pertandingan yang lebih penting daripada keselamatan manusia.
Prinsip yang sama semestinya berlaku dalam setiap program pelatihan negara. Tidak ada target pembentukan karakter yang lebih penting daripada nyawa peserta. Tidak ada capaian program yang lebih berharga daripada keselamatan warga negara.
Karena itu, langkah evaluasi total yang dijanjikan Kementerian Pertahanan patut didukung. Namun evaluasi tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berani menyentuh akar persoalan. Jika ditemukan kelemahan sistem, maka perbaikan harus dilakukan tanpa defensif dan tanpa mencari kambing hitam.
Negara yang besar bukanlah negara yang tidak pernah melakukan kesalahan. Negara yang besar adalah negara yang berani belajar dari kesalahan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali.
Karena publik tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Publik hanya berharap agar setiap program pemerintah selalu menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas tertinggi.
Demi kehormatan pemerintah, demi kewibawaan negara, dan demi kemuliaan bangsa Indonesia, dua nyawa yang telah pergi harus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak boleh kehilangan wajah kemanusiaannya.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan, melainkan seberapa besar negara mampu melindungi setiap warganya yang mengabdi untuk cita-cita pembangunan itu sendiri. (*)
Bandar Lampung, 25 Juni 2026
