Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Wartawan UtamaÂ
SEBUAH bangsa besar tidak akan runtuh karena kritik, tetapi bisa kehilangan kehormatannya ketika membiarkan pertanyaan masyarakat luas terus menggantung tanpa jawaban yang jelas. Karena itu, jika berbagai pengakuan dan kesaksian yang belakangan kembali mencuat terkait sejarah mobil Esemka benar adanya, maka negara tidak boleh diam.
Persoalan ini bukan hanya tentang sebuah mobil. Ini menyangkut kejujuran sejarah, penghargaan terhadap karya anak bangsa, kredibilitas pemimpin, dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Nama Sukiyat yang menjadi titik awal dari perdebatan panjang tersebut. Pemilik Bengkel Kiat Motor di Klaten, Jawa Tengah, itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang membimbing para siswa SMK dalam merakit kendaraan yang kemudian dikenal luas sebagai Esemka.
Di tengah keterbatasan fisiknya akibat polio, Sukiyat justru menjadi simbol ketekunan, kreativitas, dan semangat inovasi. Ia bukan pejabat negara, bukan pemilik modal besar, dan bukan tokoh politik.
Namun kontribusinya dalam fase awal lahirnya Esemka diakui oleh banyak pihak yang mengikuti perjalanan proyek tersebut sejak awal.
Yang membuat publik terkejut adalah ketika Sukiyat secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya.
Dalam sejumlah pernyataan dan percakapan yang pernah diungkap ke ruang publik, ia merasa dirinya hanya dimanfaatkan dan kemudian ditinggalkan.
Bahkan, ia mengaku sebagai inisiator asli dan pemikir awal dari proyek yang kemudian menjadi fenomena nasional tersebut. Di sinilah nama Roy Suryo muncul.
Sebagai salah satu tokoh yang sejak awal mengikuti perjalanan Esemka, Roy Suryo mengaku mengetahui banyak fakta sejarah di balik proyek tersebut.
Ia bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu saksi yang ikut mengawal proses uji emisi dan perjalanan kendaraan tersebut ke Jakarta pada tahun 2012.
Roy Suryo berulang kali menyampaikan kritik keras terhadap perjalanan Esemka.
Menurutnya, proyek yang awalnya merupakan hasil kolaborasi pendidikan dan inovasi anak-anak SMK kemudian berubah menjadi komoditas politik yang menguntungkan pihak tertentu.
Salah satu hal yang paling disoroti Roy Suryo adalah hilangnya nama “Kiat” dari nomenklatur awal “Kiat Esemka”.
Menurut berbagai penjelasan yang pernah ia sampaikan kepada publik, penghapusan nama tersebut dianggap mengurangi pengakuan terhadap peran Sukiyat sebagai penggagas utama.
Lebih jauh lagi, Roy Suryo juga menuding bahwa Esemka telah digunakan sebagai instrumen pencitraan politik menjelang kontestasi politik nasional pada masa itu.
Tentu saja tudingan tersebut merupakan pendapat dan klaim yang harus diuji secara objektif.
Namun yang menarik adalah bahwa kritik tersebut tidak pernah benar-benar hilang dari ruang publik.
Bahkan hingga hari ini, Roy Suryo masih konsisten mempertanyakan realisasi janji-janji besar yang pernah dilekatkan pada proyek Esemka.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa nama Joko Widodo atau Jokowi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan popularitas Esemka.
Ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi menjadikan Esemka sebagai kendaraan dinas. Momentum tersebut kemudian menarik perhatian media nasional secara masif.
Banyak pengamat politik menilai bahwa kemunculan Esemka ikut berkontribusi dalam membangun citra Jokowi sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan berpihak pada karya anak bangsa.
Narasi tentang mobil nasional hasil karya siswa SMK pada saat itu memang menjadi cerita yang sangat kuat.
Publik melihat adanya harapan baru bahwa Indonesia mampu membangun industri otomotifnya sendiri.
Dari perspektif komunikasi politik, Esemka menjadi salah satu simbol yang melekat kuat pada perjalanan politik Jokowi menuju panggung nasional.
Karena itu, ketika kini muncul berbagai pertanyaan mengenai sejarah, keberlanjutan, dan realisasi proyek tersebut, wajar apabila publik juga mengharapkan penjelasan yang terbuka dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang pernah berada di lingkaran pengambilan keputusan.
Pertanyaan masyarakat sebenarnya sangat sederhana.
Apakah Esemka sejak awal memang dirancang sebagai proyek industri nasional yang serius?
Apakah seluruh pihak yang berjasa telah memperoleh pengakuan yang layak?
Apakah narasi yang dibangun kepada publik selama ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya?
Mengapa ekspektasi besar masyarakat terhadap Esemka tidak berkembang sebagaimana yang pernah dijanjikan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah benar terdapat pihak-pihak yang merasa dikorbankan setelah proyek tersebut menjadi fenomena politik nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terjawab melalui perang opini di media sosial.
Jawaban yang dibutuhkan publik harus berasal dari fakta, dokumen, data, dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, negara harus hadir.
Jika memang terdapat dugaan penyimpangan, manipulasi, atau informasi yang menyesatkan publik, maka aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran secara profesional dan independen.
Sebaliknya, jika seluruh tudingan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat, maka pemerintah juga berkewajiban memberikan klarifikasi yang terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi spekulasi liar.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Tetapi negara hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik yang terus berulang selama bertahun-tahun.
Yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan sekadar nama Sukiyat, Roy Suryo, atau bahkan Jokowi. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.
Rakyat berhak mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah Esemka ditulis. Rakyat berhak mengetahui siapa yang berjasa dan siapa yang mengambil keputusan. Rakyat berhak mengetahui mengapa harapan besar tentang mobil nasional itu tidak berkembang sesuai ekspektasi yang pernah dibangun.
Sebab dalam demokrasi, tidak ada yang lebih penting daripada kejujuran kepada rakyat. Kejujuran mungkin tidak selalu menyenangkan.
Namun hanya kejujuran yang mampu menjaga kehormatan negara, martabat pemerintah, dan kepercayaan rakyat terhadap Republik Indonesia. (*)
Bandar Lampung, 12 Juni 2026
